Sistem Pelaporan Pelanggaran

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka menunjang implementasi Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan, diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik, efisien termasuk para pemangku kepentingannya.

Perseroan memiliki sistem pelaporan yang dapat dipantau secara langsung oleh Direktur Utama dalam beberapa kasus meliputi:

  1. Adanya kecurangan-kecurangan (fraud)
  2. Manipulasi data dan laporan
  3. Adanya benturan kepentingan (conflict of interest)
  4. Penyalahgunaan data-data usaha Perseroan.

Mekanisme whistleblowing system dilakukan agar proses pelaporan pelanggaran dapat mencegah terjadinya fraud dengan pola pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh pegawai sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perseroan.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Setiap indikasi penyelewengan harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada Unit Audit Internal untuk kemudian laporan yang masuk dilakukan verifikasi.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perlindungan yang diberikan Perseroan terhadap pelapor yaitu:

  1. Perlindungan terhadap identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan dijamin kerahasiannya oleh Perseroan.
  2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun.
  3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
  4. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme.
  5. Karyawan yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Penanganan Pengaduan

Aturan dan Prosedur Kotak Pengaduan:

  1. Setiap karyawan di dalam lingkungan Perseroan dan anak usahanya memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pengaduan.
  2. Isi pengaduan harus bersifat membangun dan memperbaiki kinerja perusahaan di lingkungan Perseroan dan anak usahanya.
  3. Setiap pengaduan yang masuk hanya akan dibaca oleh Direksi Perseroan dan akan dijaga kerahasiaannya.
  4. Setiap pengaduan harus disertai identitas pengirim yang benar, hal ini sebagai syarat dalam menindaklanjuti pengaduan. apabila tidak dilengkapi dengan identitas pengirim maka pengaduan tidak akan ditindaklanjuti.
  5. Isi pengaduan yang disampaikan harus memperhatikan etika dan moral yang tinggi, tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang mengandung SARA, hinaan, porno, kalimat yang tidak pantas di dalam isi pengaduan, juga tidak bersifat fitnah dan pengirim harus dapat menunjukan bukti-bukti bila diminta.
  6. Direksi akan menyeleksi setiap pengaduan yang diterima dan akan membentuk tim bila pengaduan yang diterima dipandang patut untuk ditindaklanjuti dan dilakukan
    berdasarkan skala prioritas.